11 November 1947, Pelantikan Ketua Dewan Bangka Masyarif Datuk Bendaharo Lelo, Didampingi Sekretaris Saleh Achmad
Oleh Dato’ Akhmad Elvian, DPMP, CECH, CIRBC*)
Dalam rangka membentuk Negara Republik Indonesia Serikat, Pemerintah Belanda di pulau Bangka membentuk Dewan Bangka Sementara. Keputusan pembentukan Dewan Bangka sementara menjadikan pulau Bangka sebagai suatu daerah otonom.
Selanjutnya dengan Surat Keputusan Pemerintah Hindia Belanda Nomor 7,8,9 yang ditandatangani Guverneur General Nederlandshe Indie, Tanggal 12 Juli 1947 dan diundangkan dalam Staatsblad van Nederlandsch Indie, STBL. 1947, Nomor 123, 124, 125, ditunjuklah daerah Riau, Bangka, Belitung, masing-masing sebagai Neo-Zelfbestuur, yang mempunyai hak untuk mengirim wakilnya duduk dalam dewan (raad) Federasi Bangka-Belitung dan Riau.
Dewan Bangka (Bangka Raad) dan merupakan Satu lembaga pemerintah tertinggi yang menjalankan otonomi di pulau Bangka, diketuai Masyarif Datuk Bendaharo Lelo, dengan sekretaris Saleh Achmad.
Tiga wilayah yang ditunjuk oleh pemerintah Belanda yaitu Riau, Bangka, Belitung, masing-masing sebagai Neo-Zelfbestuur, kemudian berdasarkan keputusan (besluit) Pemerintah Hindia Belanda, pada Tanggal 23 Januari 1948, digabung dalam Federasi Bangka, Belitung dan Riau yang merupakan bagian dari wilayah Republik Indonesia Serikat (ANRI, 2010:21).
Keanggotaan Dewan Bangka (Bangka Raad) yang dibentuk terdiri dari 25 orang, dipilih dari berbagai kelompok politik yang ada di Pulau Bangka, dan pemilihan untuk keanggotaan Bangka Raad atau Dewan Bangka telah dilaksanakan pada Bulan September 1947.
Komposisi Dewan Bangka (Bangka Raad) terdiri dari Sembilan orang Tionghoa, Empatbelas orang pribumi dan Dua orang Eropa. Kebanyakan dari anggota Dewan Bangka diangkat dari para pejabat sipil, baik yang masih aktif maupun yang telah pensiun; Empat orang anggota Dewan Bangka, diangkat oleh Residen (Heidhues, 2008:201).
Dari Empatbelas orang anggota Indonesia, Tigabelas orang anggota dipilih dan Satu orang diangkat oleh residen, kemudian dari Sembilan orang anggota Dewan Bangka orang Tionghoa, Delapan orang anggota dipilih dan Satu orang anggota diangkat oleh residen. Dari Dua orang anggota bangsa Belanda semuanya diangkat oleh residen.
Dari Sembilan orang Tionghoa yang duduk di Bangka Raad, terdapat Dua orang wakil dari SKB (Serikat Kaum Buruh), sedangkan 7 anggota orang Tionghoa lainnya berasal dari Serikat orang Tionghoa Perantauan.
Dewan Bangka (Bangka Raad) merupakan Satu lembaga pemerintah tertinggi yang menjalankan otonomi di pulau Bangka.
Penetapan Ketua Dewan Bangka yaitu Masyarif Datuk Bendaharo Lelo, yang didampingi sekretaris Dewan Bangka yaitu Saleh Achmad, dilaksanakan pada Tanggal 11 November 1947, sedangkan untuk Dewan Belitung diketuai oleh K.A. M. Joesoef.
Bangka Raad atau Dewan Bangka, sebagai lembaga yang memiliki kekuasan otonom, memiliki kewenangan otonomi luas untuk mengatur masalah pendidikan, pertanian, pekerjaan umum, kesehatan, pajak lokal dan masalah yang berhubungan dengan penegakan hukum.
Bangka Raad atau Dewan Bangka juga menerima bagian keuntungan dari Bangkatinwinning (BTW), atau perusahan Timah milik Belanda untuk mendukung operasional kegiatan Bangka Raad atau Dewan Bangka.
Soal Keamanan tidak menjadi tanggung jawab Bangka Raad melainkan menjadi tanggung jawab pemerintah Belanda di Batavia, sedangkan Residen Bangka mengatur masalah yang berhubungan dengan polisi dan hukum.
Residen yang memerintah di Bangka Belitung dan berkedudukan di Pangkalpinang setelah Agresi Militer Belanda Kesatu, Tanggal 20 Juli 1947 adalah Dr. C. Lion Cachet dengan Asisten Residen bernama Dr. Boerenbeker.
Setelah bergabungnya daerah Bangka sebagai Satuan Kenegaraan yang tegak berdiri sendiri ke dalam Republik Indonesia, pada Tanggal 21 April 1950 datanglah ke Kota Pangkalpinang, Perdana Menteri Dr. Halim beserta rombongannya yang terdiri dari 18 orang, diantara yang hadir adalah Dr. Mohd. Isa, Gubernur Sumatera Selatan.
Pada tanggal yang sama bertempat di keresidenan (sekarang rumah dinas Walikota Pangkalpinang) diserahkan pemerintahan atas Daerah Bangka kepada Gubernur Sumatera Selatan. Dengan penyerahan tersebut, maka bubarlah Dewan Bangka (Bangka Raad).
*Foto: Ketua Dewan Bangka Masyarif Datuk Bendaharo Lelo, dan sekretaris Dewan Bangka Saleh Achmad, sumber: istimewa.
*) Sejarawan dan Budayawan Penerima Anugerah Kebudayaan Indonesia
