2 Mei 1949, Dari Menumbing Bangka Bung Hatta Ingatkan Bahaya Komunisme.
Dato’ Akhmad Elvian*)
Bangsa Indonesia menghadapi beberapa kali masa masa sulit setelah Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945. Kesulitan pertama dihadapi Bangsa Indonesia berasal dari dalam negeri sendiri yaitu terjadinya Peristiwa pemberontakan PKI di Madiun pada tanggal 18 September 1948.
Peristiwa ini merupakan penentangan dan penggulingan terhadap pemerintah Republik Indonesia yang sah oleh kelompok oposisi sayap kiri Front Demokrasi Rakyat (FDR) .
Front Demokrasi Rakyat terdiri atas Partai Komunis Indonesia (PKI), Sentral Organisasi Buruh Seluruh Indonesia (SOBSI), dan Pemuda Sosialis Indonesia (PESINDO). Pasukan Tentara Nasional Indonesia berhasil menumpas Pemberontakan.
Secara historis, peristiwa ini bermula dengan jatuhnya Kabinet Amir, yang segera disusul penunjukkan Mohammad Hatta oleh Presiden Sukarno untuk membentuk kabinet baru. Hatta mencoba membentuk kabinet koalisi dengan mengikutsertakan semua partai, kecuali sayap kiri yang mundur karena tuntutannya ditolak. Kabinet Hatta didukung Masyumi, PNI, partai Katolik, dan Parkindo (SNI 1975: 54).
Kesulitan berikutnya yang dialami bangsa adalah menghadapi Agresi Militer Belanda Pertama pada bulan Juli 1947, yang diakhiri dengan perundingan Renville, bangsa dan pemerintah Republik Indonesia kembali mengalami Agresi Militer Belanda Kedua. Pada tanggal 18 Desember 1948, pemerintah Belanda mengumumkan kepada delegasi Indonesia dan Komisi Tiga Negara (KTN), bahwa Belanda tidak lagi mengakui dan terikat pada hasil perundingan Renville yang dilaksanakan pada Tanggal 8 Desember 1947 (Kartasasmita, dkk, 1977:192).
Pada Tanggal 19 Desember 1948, Ibukota Republik Indonesia di Yogyakarta diduduki pasukan Belanda melalui Agresi Militer Belanda Kedua atau Operatie Kraai (sejak tanggal 4 Januari 1946 ibukota RI dipindahkan ke Yogyakarta).
Pemerintah Belanda melalui Agresi Militer ingin menghapuskan Negara Republik Indonesia dari muka bumi dan melenyapkan keberadaan Tentara Nasional Indonesia (TNI).
Dalam Arsip ANRI ditemukan Surat berkop Wakil Presiden REPUBLIK INDONESIA, Muhammad Hatta yang ditujukan kepada L.N. Palar, Perwakilan Republik Indonesia di PBB, New York. Surat 3 halaman berkop Wakil Presiden REPUBLIK Indonesia, diketik dan ditandatangan oleh Mohd. Hatta di Menumbing bertanggal 2 Mei 1949, sedangkan tembusan surat ditujukan kepada J.M. A.A. Maramis, Menteri Luar Negeri a.i. Rep. Indonesia di New Delhi, selanjutnya arsip surat tersebut diketik warna merah REPUBLIC OF INDONESIA kemudian di bawahnya diketik Date reed dan ditulis tangan tanggal 5/14/49 dan di bawahnya berurutan Palar, Sumitro, Sudjatmoko, Sudarpo, Basoeki, J.Mintz, B.Belt dan tulisan Remark: dan surat diawali dengan Salam Metdeka.
Surat ini menjadi penting bagi rakyat Bangka karena diketik menggunakan kertas surat berkop Wakil Presiden Republik Indonesia yang menunjukkan bahwa, Pemerintahan Republik Indonesia masih berlangsung di pengasingan di pulau Bangka setelah Agresi Militer Belanda dan pengasingan beberapa pemimpin republik ke Bangka dan ke Brastagi kemudian dipindahkan ke Parapat.
Surat juga menjadi penting karena terdapat pesan dari Wakil Presiden Bung Hatta terhadap bahaya komunisme, pesan tersebut:
Pada alenia Empat halaman Satu: “Tjuma jang mendjadi soal bagi kita ialah kembalinja seluruh Daerah Istimewa Jogjakarta. Kalau tidak begitu keselamatan Pemerintah Republik di Jogja tidak akan terdjamin, karena diluar kota masih ada formaties laskar (F.D.R. dan Tan Malakka) jang menentang Pemerintah. Hendaklah sdr. pergunakan segala kebidjaksanaan saudara mendesak State Departement, supaja tuntutan kita ini dibenarkan. Djika sekiranja dalam praktek pengembalian daerah kita berangsur-angsur menurut paragraf 4f, jang ditentang Belanda, selama perundingan medja bundar tidak dilakukan, maka pengembalian seluruh Daerah Istimewa kepada kita adalah redelijk, dan memperkuat kedudukan Pemerintah Republik terhadap golongan extreme jang mengadakan oposisi dan mentjoba mempengaruhi rakjat dengan sembojannja bahwa Pemerintah Soekarno-Hatta telah mengadakan kapitulasi dan mendjual rakjat kepada Belanda.
Pada alenia Satu pada halaman Dua: “Kemadjuan komunis jang achir di Tiongkok telah mulai berpengaruh atas sikap orang Tionghoa di Indonesia jang – menurut biasanja–mudah sekali merobah sikap, dan memberi harapan kepada F.D.R. Menurut penjelidikan kita mereka bersiap-siap menantikan kedatangan tentera Mao She Tung di Indonesia , jang menurut, anggapan mereka akan berdjalan via Viet Nam, Siam, Malaya d.s. Kejakinan itu memperkuat aktivitet mereka, dan karena itu pula mereka menentang kembalinja Pemerintah Republik ke Jogja.
Pada alenia Dua pada halaman Dua: “Kalau Pemerintah Republik jang sekarang tertawan sebagian, tidak diperkuat kedudukannja dengan kembalinja ke Jogja dengan kekuasaan jang penuh, dan Belanda meneruskan politiknja memperlemah kedudukan kami, maka nanti satu-satunja penjelesaian jang akan tertjapai jaitu kemenangan kaum Komunis djuga di Indonesia. Mansur, Malik, Sultan Hamid, Achmad Kusumonegoro d.l.l. itu tidak akan dapat menahan gelombang Komunisme.
Pada alenia Tiga pada halaman Dua: “Ini hendaklah dinjatakan benar kepada State Department jang rupanja sekarang tjondong kepada Belanda. Ada desakan dari sana supaja kita menerima sadja dulu ruling Dewan Keamanan jaitu pengembalian kota Jogja dengan sekitarnja. Dalam hal ini Pemerintah Republik tidak dapat memerintah dan tak mempunjai kedudukan jang aman. Dan dengan sendirinja kita tak dapat menerima.
Pada alenia Empat pada halaman Dua surat: “Tambahan pula, didaerah Jogjakarta. segala perhubungan melalui kota. Djadinja tentera Belanda jang menduduki beberapa pusat – lebih dari itu tidak ada – kalau akan pindah dari tempat jang satu ketempat jang lain, terpaksa melewati kota Jogja. Keadaan ini akan menimbulkan kegelisahan dan persengketaan. Kesan jang akan diperdapat oleh rakjat bahwa Jogja masih sadja diduduki militer Belanda akan sangat melemahkan Pemerintah Republik, sehingga sehirnja morel-gezagnja lenjap.
Selanjutnya, dan seterusnya sampai dengan halaman 3 dan surat ditandatangani oleh Mohd. Hatta di atasnya tertulis kata Merdeka, serta tembusan surat ditujukan kepada J.M. A.A. Maramis, Menteri Luar Negeri a.i. Rep. Indonesia di New Delhi.
*) Sejarawan dan Budayawan Penerima Anugerah Kebudayaan Indonesia
*Keterangan gambar: Surat Hatta dari Menumbing, Halaman 1, Sumber ANRI
