Tanggal 1, 2 sampai 12 Oktober 1946, Pelaksanaan Konferensi Federal Pangkalpinang.
Oleh Dato’ Akhmad Elvian, DPMP, CECH, CIRBC*)
Setelah sukses dalam pelaksanaan konferensi Federal Pertama di Malino Sulawesi Selatan, kembali atas inisiatif dari H.J. van Mook (Wakil Gubernur Jenderal Hindia Belanda dan pemimpin NICA) dilaksanakan konferensi Federal Kedua di Kota Pangkalpinang, pulau Bangka pada tanggal 1-12 Oktober 1946. Konferensi Pangkalpinang lebih ditujukan pada pembicaraan masalah sikap golongan-golongan minoritas. Menurut D.J, Van Wijnen (1946), disebut dengan istilah Werkelijkheidszin Der Minderheden.
Konferensi dilaksanakan di gedung Societeit (sekarang gedung Panti Wangka) yang terletak di resident straat (sekarang Jalan Merdeka) Pangkalpinang. Societeit adalah gedung yang didirikan pemerintah Hindia Belanda di Pangkalpinang dengan fungsi utama sebagai pusat hiburan, rekreasi, dan tempat bersosialisasi eksklusif bagi kalangan elit Eropa, yang meliputi para pejabat pemerintahan, pejabat Perusahaan Penambangan Timah Belanda (BTW), bangsawan, pengusaha, serta perwira militer Belanda.
Societeit terletak di kawasan “civic centre”, berada di pusat keresidenan Bangka atau berada pada bagian dari wilayah kota yang secara spasial menjadi pusat berbagai macam kegiatan masyarakat penghuninya (Kostof, 1992:80-81).
Konferensi Federal Pangkalpinang yang digagas oleh Dr. H.J.van Mook, Wakil Gubernur Jenderal Hindia Belanda dalam rangka membentuk negara-negara federal dalam wilayah Republik Indonesia yang nantinya akan menjadi negara federasi dan merupakan Uni Indonesia-Belanda.
Dipilihnya Pangkalpinang sebagai tuan rumah pelaksanaan konferensi karena pemerintah Belanda ingin menjadikan daerah-daerah di luar pulau Jawa dan di luar pulau Sumatera sebagai basis kekuatannya.
Secara politik, sosial, dan ekonomi, wilayah di luar pulau Jawa dan Sumatera merupakan wilayah yang sangat potensial, cukup luas, dengan kekayaan dan sumber daya alam yang berlimpah serta sangat memungkinkan untuk dikembangkan dengan dibentuknya negara-negara federal.
Konferensi Pangkalpinang juga bertujuan untuk penyatuan sikap dan pendapat antara golongan-golongan minoritas yang ada di Indonesia guna mendukung pemerintah Belanda dalam mewujudkan keinginan untuk kembali berkuasa di Indonesia dengan cara membentuk negara-negara federal.
Golongan-golongan minoritas yang ikut dalam Konferensi Pangkalpinang adalah orang-orang Indo-Eropa, Arab, Cina, dan India, termasuk di dalamnya utusan golongan dari orang Belanda. Konferensi Pangkalpinang yang dilaksanakan di lokasi gedung Societeit Pangkalpinang diikuti sejumlah 80 orang peserta dari delegasi perwakilan utusan golongan-golongan minoritas.
Hadir sekitar 33 orang delegasi mewakili orang Cina termasuk dr. Liem Tjae Le tokoh Serikat Kaum Buruh dari Bangka dan sekitar 6 orang perwakilan dari orang Arab dan selebihnya adalah orang Eropa dan orang India. Dari Golongan Belanda juga hadir pemimpin-pemimpin partai politik lama yang sudah ada sebelum dan sesudah Perang Dunia Kedua, hadir pula para pengusaha dan dari beberapa organisasi.
Berdasarkan denah pada ruang pertemuan (de Vergaderzaal), jumlah peserta sebanyak 80 orang terdiri 76 orang peserta yang duduk di kursi dan meja delegasi, ditambah tuan-tuan yang duduk di Tafel A sebanyak 4 orang. Ruang pertemuan di Societeit Pangkalpinang cukup luas.
Fasad Gedung Societeit menghadap ke arah Selatan dan pada bagian depan terdapat halaman cukup luas di sisi Utara dari Resident Straat (sekarang Jalan Merdeka Pangkalpinang).
Ruang pertemuan terbagi atas: Meja Pimpinan rapat berada di Tengah, kemudian pada posisi di belakangnya (sisi Utara) terdapat meja kursi untuk Pers, selanjutnya pada sisi sebelah Barat terdapat meja kursi untuk Komisi Jenderal dan pada sisi sebelah Timur terdapat meja kursi untuk Sekretariat.
Selanjutnya terdapat satu mimbar terletak di sudut depan sebelah Timur pimpinan rapat, sedangkan tempat duduk delegasi berada pada posisi menghadap pimpinan rapat dengan 10 deretan meja (Lima meja berada di sisi sebelah Barat dan Lima meja berada di sisi sebelah Timur ) yang dipisahkan oleh lorong untuk keluar masuk.
Berbeda halnya dengan pelaksanaan Konferensi Federal Malino Sulawesi Selatan, Konferensi Pangkalpinang, kurang disambut dengan baik oleh masyarakat Bangka dan disertai dengan ketidakjelasan sikap orang-orang Tionghoa yang tinggal di pulau Bangka.
Ketidakjelasan sikap orang-orang Tionghoa dikarenakan keseganan mereka terhadap perjuangan kaum republik (kaum Republiken) dan traumanya orang Tionghoa di pulau Bangka terhadap perlakuan dan kekerasan Pemerintah Hindia Belanda dalam menumpas pemberontakan orang-orang Tionghoa di pulau Jawa (pembunuhan massal terhadap orang-orang Tionghoa di pulau Jawa pada Tahun 1946-1948).
*) Sejarawan dan Budayawan Penerima Anugerah Kebudayaan Indonesia.
*Keterangan gambar: Suasana di Ruangan Konferensi Pangkalpinang Tanggal 1-12 Oktober 1946 di Societeit Pangkalpinang, Sumber foto: Arsip Nasional Republik Indonesia.
