21 November 2000, Ketuk Palu di DPR RI, Pengesahan Rancangan Undang-Undang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung menjadi Undang-Undang

Perjuangan Kepulauan Bangka Belitung

Oleh Dato’ Akhmad Elvian, DPMP, CECH, CIRBC *)


Momen bersejarah yang menjadi puncak perjuangan panjang masyarakat Kepulauan Bangka Belitung dalam membentuk Provinsi Kepulauan Bangka Belitung adalah ketuk palu pengesahan Rancangan Undang-Undang (RUU) menjadi Undang-undang oleh Wakil Ketua DPR RI, Soetardjo Soerjogoeritno pada sidang Paripurna di Gedung DPR/MPR RI, Jakarta, Selasa siang tanggal 21 November 2000.

Momentum ini diperingati setiap tahun sebagai Hari Jadi Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

Sejarah Perjuangan Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung mulai digelorakan berselang beberapa tahun Bangka Belitung bergabung dalam Wilayah Provinsi/Daerah Tingkat I Sumatra Selatan, mengingat kondisi wilayah Bangka Belitung yang secara geografis terpisah oleh Selat Bangka dengan provinsi induknya.

Keinginan dan aspirasi masyarakat untuk menjadi provinsi dimulai pada Tahun 1956, akan tetapi perjuangan dan upaya pada waktu itu masih belum tertib dan terarah, belum diformalkan secara resmi terutama melalui jalur pemerintahan.

Perjuangan pembentukan Provinsi Bangka Belitung, terus bergelora dan desakan masyarakat semakin kuat. Pada Tahun 1966 diangkat sebuah komisi khusus guna membentuk Badan Penyelenggara Pembentukan Panitia Persiapan Provinsi Bangka Belitung dengan Surat Keputusan DPRD Gotong Royong Kabupaten Bangka Nomor 2/KP/DPRGR/1966, Tanggal 28 Maret 1966, kemudian berdasarkan Surat Keputusan DPRD Gotong Royong (DPRD-GR) Kabupaten Belitung, Nomor 5/DPRD-GR/1967 Tanggal 30 Maret 1967, tentang Pengesahan Laporan Research DPRD-GR Kabupaten Belitung dan Pembentukan Panitia Persiapan Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, serta Surat Keputusan DPRD-GR Kota Pangkalpinang Nomor 6/SK/DPRD-GR/1967 tentang Pembentukan Panitia Sponsor Persiapan Provinsi Bangka Belitung.

Lembaga Penyelenggara tersebut kemudian dikenal dengan nama Presidium Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang melahirkan Ikrar Tanjung Kelayang.

Usulan untuk memperjuangkan Bangka Belitung menjadi provinsi kemudian disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Gotong Royong (DPRDGR) Kabupaten Bangka, DPRDGR Kabupaten Belitung dan DPRDGR Kotamadya Pangkalpinang, serta telah direstui oleh Bupati Kepala Daerah Kabupaten Bangka, Bupati Kepala Daerah Kabupaten Belitung, dan Walikota Kepala Daerah Kotamadya Pangkalpinang.

See also  Tanggal 1, 2 sampai 12 Oktober 1946, Pelaksanaan Konferensi Federal Pangkalpinang.

Tuntutan untuk membentuk provinsi didasarkan atas kepentingan peningkatan kesejahteraan rakyat, untuk lebih mengintensifkan dan melancarkan jalannya pemerintahan, serta menuntut keadilan sejarah, sebab Daerah Tingkat I/Provinsi Sumatra Selatan yang ditetapkan berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1959 (Lembaran Negara Nomor 70 Tahun 1959), terdiri dari Empat Keresidenan yaitu Keresidenan Palembang, Keresidenan Bengkulu, Keresidenan Lampung dan Keresidenan Bangka Belitung, pada perkembangannya dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1964 dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1964, telah dimekarkan yaitu Keresidenan Lampung menjadi Provinsi Lampung, dan selanjutnya berdasarkan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967, Keresidenan Bengkulu dimekarkan menjadi Provinsi Bengkulu lepas dari Provinsi Sumatera Selatan.

Satu-satunya Keresidenan yang masih bergabung di Provinsi Sumatra Selatan dan belum memisahkan diri hanyalah Keresidenan Bangka Belitung.

Pada Tanggal 29 Oktober Tahun 1969, rakyat Bangka dan Belitung mengajukan secara resmi kepada pemerintah yang berwenang kiranya pemerintah dapat mengusahakan segera terbentuknya Provinsi/Daerah Tingkat I Bangka Belitung, yang meliputi Daerah-daerah: Kabupaten Bangka, Kabupaten Belitung dan Kotamadya Pangkalpinang, sebagai daerah otonom sendiri, terpisah dari propinsi Sumatra Selatan.

Pada Tahun 1970 disusunlah satu Rancangan Undang undang tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dan rancangan tersebut telah melalui tahapan sidang pleno DPR-GR hingga tingkat pemandangan umum, namun kemudian rancangan Undang undang tersebut tidak diproses lebih lanjut oleh DPR-GR, maka perjuangan rakyat Kepulauan Bangka Belitung pun kemudian pupus pada masa itu.

Seiring dengan perubahan konstelasi politik nasional dari Era Orde baru ke Era Reformasi di Tahun 1998, perjuangan pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung kembali bergelora bagaikan Api Yang Nan Tak Kunjung Padam.

Atas prakarsa para tokoh pemuda, mahasiswa, organisasi kemasyarakatan dan organisasi politik, sebagai sebuah gerakan masyarakat, yang berjuang secara konstitusional, lahirlah memorandum DPRD Kota Pangkalpinang Nomor 29 Tanggal 17 Desember 1999, Memorandum DPRD Kabupaten Bangka Nomor 163 Tanggal 29 Desember 1999 dan Memorandum DPRD Kabupaten Belitung Nomor 208 Tahun 2000, serta kemudian dilakukan Rapat Akbar yang merupakan deklerasi/pernyataan kehendak seluruh Rakyat Bangka Belitung setuju terbentuknya Provinsi Bangka Belitung.

See also  19 September 1905, Het Koloniaal Weekblad No.32, halaman 3 membahas dilema Ekonomi Politik Kolonial tentang Debat Eksploitasi Negara versus Swastanisasi Timah di Pulau Bangka

Atas dasar itulah kemudian dibentuk Presidium Perjuangan Pembentukan Provinsi Bangka Belitung sebagai alat perjuangan di semua tingkatan. Dengan didukung peran aktif Walikota dan Pemerintah Daerah Kota Pangkalpinang, Bupati dan Pemerintah Daerah Kabupaten Bangka, Bupati dan Pemerintah Daerah Kabupaten Belitung serta Persetujuan Gubernur/Kepala Daerah dan DPRD Sumatra Selatan, maka disusunlah melalui prosedural legislasi Rancangan Undang-undang Usul Inisiatif DPR RI.

Berkat Rakhmat Allah SWT perjuangan yang panjang rakyat Kepulauan Bangka Belitung, sampai tibalah saat bahagia, pada Tanggal 21 November Tahun 2000, Sidang Paripurna DPR RI mengesahkan terbentuknya Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, yang kemudian ditetapkan melalui Undang-undang Nomor 27 Tahun 2000, dan diundangkan pada Tanggal 4 Desember Tahun 2000.

Dirgahayu Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Negeri Serumpun Sebalai, yang Aman Sejahtera dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia.


*Sampul buku Naskah Perdjoangan Propinsi Bangka-Belitung, September 1969, Sumber Istimewa

*) Sejarawan dan Budayawan Penerima Anugerah Kebudayaan Indonesia

Related Images:

Comments

comments

See also  EKSPEDISI SUNGAI BALLAR: Menelusuri Jejak Perjuangan Pengikut Setia Depati Amir di Selatan Bangka.