3 September 1945, Pembentukan Komite Nasional Indonesia (KNI) di Pulau Bangka
Oleh Dato’ Akhmad Elvian, DPMP, CECH, CIRBC*)
Pada Tanggal 22 Agustus 1945, dalam sidangnya Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI), membentuk Komite Nasional, Partai Nasional Indonesia dan Badan Keamanan Rakyat.
Komite Nasional yang dibentuk di seluruh Indonesia dan berpusat di Jakarta dimaksudkan sebagai penjelmaan tujuan dan cita-cita Bangsa Indonesia untuk menyelenggarakan kemerdekaan Indonesia yang berdasarkan kedaulatan rakyat.
Komite Nasional Indonesia Pusat (KNIP) diresmikan dan anggota-anggotanya dilantik pada Tanggal 29 Agustus 1945 (Kartasasmita, dkk, 1977:24-25). Komite Nasional Indonesia Pusat pada sidang perdananya, Tanggal 16 Oktober 1945 memutuskan untuk mengusulkan kepada presiden agar KNIP diberikan hak legislatif selama MPR (Majelis Permusyawaratan Rakyat) dan DPR (Dewan Perwakilan Rakyat) belum dibentuk.
Usulan tersebut diterima Wakil Presiden dengan keluarnya Maklumat Wakil Presiden Nomor X, Tanggal 16 Oktober 1945.
Berdasarkan maklumat, dibentuk Badan Pekerja KNIP (BP KNIP) yang akan menjalankan pekerjaan sehari-hari KNIP karena gentingnya keadaan negara.
Di Bangka Belitung, Komite Nasional Indonesia dibentuk oleh bekas Shu Sangikai (Dewan Perwakilan Keresidenan masa Jepang). Berdasarkan surat kawat Gubernur Sumatera Mr. Teuku Mohammad Hassan dari Bukittinggi, karena pulau Bangka dan pulau Belitung berada di bawah kekuasaan Gubernur Militer Sumatera Selatan, semua bekas anggota Shu Sangikai (DPR ala Jepang) dijadikan anggota Komite Nasional Indonesia (KNI) (Rachman, 2010:47).
Pembentukan Komite Nasional Indonesia di pulau Bangka berlangsung pada Tanggal 3 September 1945, dengan ketua terpilih Masyarif Datuk Bendaharo Lelo, bekas ketua Bangka Syu Sangikai, dengan wakil ketua terpilih Saleh Achmad dan Tiga orang anggota yaitu A. Gani, Sidi Minik dan Aris Munandar.
Selanjutnya sebagai kelanjutan pembentukan Badan Keamanan Rakyat (BKR) di Jakarta, Badan Keamanan Rakyat juga dibentuk di pulau Bangka, pada awal bulan September 1945 oleh bekas heiho (tentara pembantu) dan giyugun (tentara sukarela) pada masa pendudukan Jepang di Indonesia. Mereka (bekas heiho dan giyugun) dikumpulkan di rumah sekolah yang terletak di Jalan Jagal Pangkalpinang (Wiwik dan Arif, 2008:63).
Para pemuda di pulau Bangka, kemudian membentuk organisasi API (Angkatan Pemuda Indonesia), kemudian para tokoh masyarakat membentuk barisan Gerakan Rakyat Indonesia (GRI). Pembentukan API (Angkatan Pemuda Indonesia) dilaksanakan di gedung yang sekarang menjadi Griya Timah Pangkalpinang, milik PT. Timah, TBK, sedangkan BKR atau Badan Keamanan Rakyat dibentuk di lokasi bekas kompleks Giyugun Pangkalpinang yaitu di lokasi sekolah Budi Mulia Laurdes Pangkalpinang (sekolah telah berdiri sejak bulan April 1934 oleh pastor Pater Bakker.ss.cc dan pengelolaannya diserahkan kepada bruder-bruder Budi Mulia) (Elvian, 2009:32).
Badan Keamanan Rakyat (BKR) didirikan oleh pemerintah Republik Indonesia untuk memelihara keselamatan masyarakat, atau merupakan bagian dari Badan Penolong Keluarga Korban Perang, dan bukan merupakan organisasi tentara, karena BKR dibentuk untuk melindungi keselamatan rakyat dan menghindari konflik bersenjata dengan kekuatan-kekuatan asing yang pada waktu itu masih berada di Indonesia, bahwa di pulau Bangka sampai dengan pertengahan bulan Januari 1946, balatentara Jepang dari berbagai daerah di Bangka dan Belitung masih berkumpul di Kota Mentok untuk menyerah kepada pasukan sekutu dan para interniran Belanda juga masih berada di pulau Bangka.
Pemerintah Republik Indonesia sejak merdeka belum memiliki organisasi ketentaraan, kemudian secara resmi Pemerintah Republik Indonesia baru memiliki organisasi ketentaraan sejak keluarnya Maklumat Pemerintah Republik Indonesia Tanggal 5 Oktober 1945, tentang pembentukan Tentara Keamanan Rakyat (TKR).
*Keterangan gambar: Masyarif Datuk Bendaharo Lelo, bekas ketua Bangka Syu Sangikai, Sebagai ketua terpilih Komite Nasional Indonesia (KNI), Sumber Foto: Istimewa
*) Sejarawan dan Budayawan Penerima Anugerah Kebudayaan Indonesia.
