8 Oktober 1946, Dr. Van Mook Pada Konferensi Pangkalpinang Memaparkan Secara Terperinci Mengenai Kesulitan yang Dihadapi Oleh Pemerintah Belanda
Oleh Dato’ Akhmad Elvian, DPMP, CECH, CIRBC*)
Dinamika politik pelaksanaan Konferensi Pangkalpinang sangat dinamis karena konferensi diadakan khusus untuk menampung aspirasi kelompok minoritas yaitu golongan Eropa/Belanda, Tionghoa, dan Arab.
Khusus dari Golongan Belanda/Eropa juga hadir pemimpin-pemimpin partai politik lama yang sudah ada sebelum dan sesudah Perang Dunia Kedua, hadir pula para pengusaha dan dari beberapa organisasi.
Salah satu partai yang mengirimkan utusannya pada Konferensi Pangkalpinang adalah partai Democratische Partij (Partai Demokrat). Democratische Partij melalui utusannya sangat kritis terhadap dinamika pelaksanaan konferensi maupun melakukan kritik terhadap kebijakan Pemerintah Belanda.
Kritik pertama dilakukan pada 4 Oktober 1946, ketika perwakilan Kelompok Asosiatif yaitu Ir.Th. A. Resink sebagai perwakilan dari Democratische Partij (Partai Demokrat), memprotes ketidakadilan logistik pada saat hari kedua pelaksanaan konferensi tanggal 2 Oktober 1946, karena kelompok Asosiatif tidak disediakan ruangan.
Protes menunjukkan adanya diskriminasi teknis dan usaha untuk membungkam ruang gerak politik mandiri Kelompok Asosiatif agar mereka mengikuti keputusan kelompok utama Belanda yaitu kehendak Pemerintah Kerajaan Belanda.
Kritik kedua disampaikan Dr. Van der Burg (dari Democratische Partij) yang dilayangkan langsung kepada Letnan Gubernur Jenderal Dr. Van Mook, terhadap Pemerintah Kerajaan Belanda secara Umum. Ia menyampaikan kritik terhadap jalannya kebijakan ketatanegaraan dan penanganan situasi pascaperang di Indonesia.
Dalam tanggapannya terhadap kritik tersebut pada tanggal 8 Oktober, Dr. Van Mook memaparkan secara terperinci mengenai kesulitan besar yang harus dihadapi oleh pemerintah.
Situasi hukum tata negara yang dialami pemerintah sejak awal berada dalam kondisi yang sangat sulit. Sebagai akibat dari kenyataan bahwa bantuan pasukan Sekutu diperlukan untuk menyelesaikan sisa-sisa perang di negeri ini, kekuasaan tertinggi sejak awal tidak berada di tangan Pemerintah Belanda, melainkan di tangan panglima tertinggi Sekutu.
Di bawah otoritas Sekutu ini, undang-undang darurat perang harus tetap dipertahankan. Otoritas sipil pun harus diorganisasikan dan dijalankan di dalam lingkungan yang sempit serta terancam, di bawah keadaan-keadaan yang sebelumnya tidak pernah dapat dibayangkan oleh siapa pun.
Di Jawa dan Sumatra, hal ini bahkan harus dilakukan di bawah bayang-bayang konflik dengan orang-orang Indonesia, yang menentang kembalinya kita, baik dengan angkat senjata maupun melalui aksi penolakan dan boikot.
Setelah itu, Letnan Gubernur Jenderal Dr. Van Mook menguraikan panjang lebar mengenai kesulitan tak terhitung yang dihadapi. Sementara itu, pemerintah setiap harinya dikejutkan oleh peristiwa-peristiwa tak terduga, di tengah kondisi aparatur pemerintahan yang masih harus dibangun dan sebenarnya tidak memiliki ruang gerak yang memadai.
Pemerintah terus-menerus dihadapkan pada tanda tanya yang belum memiliki jawaban. Pihaknya harus menjalankan pekerjaan di dalam jaring hubungan yang rumit: hubungan dengan Belanda, dengan komando militer sekutu, dengan Pemerintah Inggris, dengan dunia luar yang kurang menaruh minat dan kurang bersimpati, dengan warga negara itu sendiri dalam berbagai corak golongannya yang beragam, serta dengan orang-orang Indonesia yang terorganisasi dalam sebuah Republik, di mana pada awalnya terasa mustahil untuk menemukan jalan keluar.
Selain itu, pemerintah juga berada di bawah sorotan tajam publikasi media, yang berulang kali memberikan pengaruh dan sering kali dampak buruk, terhadap jalannya berbagai urusan.
Selengkapnya dapat dibaca pada buku Werkelijkheidszin Der Minderheden, diterbitkan tahun 1946 oleh Regeerings Voorlichtings Dienst halaman 36:
“In zijn beantwoording van de critiek heeft Dr. Van Mook op 8 October uitvoerig gewezen op de groote moeilijkheden die de Regeering te overwinnen had.
De staatsrechtelijke situatie, waarin de Regeering zich van den beginne af bevond, was zeer moeilijk. Als gevolg van het feit dat de geallieerde hulp noodig was voor een liquidatie van den oorlog hier te lande, lag van den aanvang af het opperste gezag niet in de handen der Regeering, maar in die van den geallieerden opperbevelhebber.
Onder dit gezag moest de staat van beleg worden gehandhaafd en moest in nauwe en bedreigde kampementen en onder omstandigheden, die niemand zich tevoren had kunnen voorstellen, de burgerlijke autoriteit worden georganiseerd en in werking gebracht.
Op Java en Sumatra moest dit bovendien geschieden in de schaduw van een conflict met Indonesiërs, die zoowel met de wapens als door afzijdigheid en boycot zich tegen onzen terugkeer verzetten”.
*Foto: Hubertus Johannes van Mook, Wakil Gubernur Jenderal Hindia Belanda sekaligus pemimpin NICA dan pemrakarsa Konferensi Pangkalpinang tanggal 1-12 Oktober 1946, Sumber Foto Rijksmuseum, Objectnummer: NG-1992-3-3-9
*) Sejarawan dan Budayawan Penerima Anugerah Kebudayaan Indonesia
