21 September 1905, Toestanden op Banka, De Sumatra Post, lembar ke-2, Residen Bangka H. Van der Wolk dipensiunkan karena memanipulasi data keuangan

20260921_123155-88kb

Oleh Dato’ Akhmad Elvian, DPMP, CECH, CIRBC*)


Laporan utama pada halaman ketiga majalah Het Koloniaal Weekblad No. 32 tanggal 19 September 1905 memberikan atribusi penting terhadap kritik atas tata kelola komoditas Timah di Pulau Bangka. Artikel tersebut merekam polarisasi ideologis antara pendukung staats-exploitasi (eksploitasi negara) dan penganut partikularisme (swastanisasi).

Analisis dalam Het Koloniaal Weekblad secara jeli mengidentifikasi kerugian struktural yang inheren dalam model pertambangan yang dikelola langsung oleh institusi pemerintah.

Penolakan terhadap model pertambangan yang dikelola negara didasarkan pada dua argumen ekonomi-politik yaitu: pertama Kerentanan Fiskal (Fiscal Vulnerability): Menempatkan pendapatan tambang sebagai sumber fiskal utama negara dinilai menciptakan instabilitas anggaran.

Pada masa bum (commodity boom), kelimpahan finansial berisiko mengompromikan kejujuran dan disiplin anggaran di negeri induk (Belanda). Sebaliknya, pada masa resesi (commodity bust), berpotensi memicu krisis kas negara yang masif.

Kedua Problem Agen-Prinsipal dan Inefisiensi Birokrasi: Sistem birokrasi kolonial di Pulau Bangka dicirikan oleh tingginya rotasi pejabat (personnel turnover) dan regulasi yang rigid. Ketiadaan kepemilikan langsung (ownership) melahirkan alienasi ekonomi dan fatalisme di kalangan birokrat.

Mengutip pepatah lama, “Mata sang majikan membuat kuda menjadi gemuk,” ulasan tersebut mengkritik kurangnya pengawasan internal yang ketat pada tambang negara (di Pulau Bangka). Karena insentif (gaji) pejabat bersifat tetap dan tidak berkorelasi dengan volume produksi atau efisiensi biaya, motivasi untuk memaksimalkan laba menjadi sangat rendah.

Belum lagi penyimpangan keuangan yang dilakukan oleh pejabat pemerintahan yang sekaligus pejabat pertambangan akibat penyatuan pengelolaan pertambangan (tinminjn) dan pemerintahan (bestuur) berlangsung sejak penguasaan Bangka oleh pemerintah Belanda dari Tangan Inggris (Traktat London).

Penyimpangan pertama dilakukan Klaas Heynis, Resident van Palembang en Banka. K. Heynis dipecat dari jabatannya Tanggal 13 Juni 1817 karena terlibat praktek curang dalam pengelolaan keuangan pertambangan dan pemerintahan.

See also  Catatan Perjalanan Teijsmann Di Pulau Bangka (Bagian 21, Selesai)

Penyimpangan terus berlanjut berdasarkan catatan: Toestanden op Banka, dalam De Sumatra Post, lembar ke-2, tanggal 21 September 1905, menulis tentang Residen Bangka H. Van der Wolk dipensiunkan, sementara sekretarisnya AE Immink dipindahkan ke Batavia karena manipulasi data keuangan.

Berdasarkan: Viciueuse toestand op Banka, Pada Agustus 1905, Residen Bangka H. Van der Wolk dan sekretarisnya AE Immink telah diadukan oleh komisi kantor Keresidenan Bangka. Ternyata keduanya terbukti telah melakukan manipulasi data, sehingga selisih data yang terjadi digunakan untuk kepentingan pribadi.

Direktur Mr. J G Pot dan Kapten Colijn (perwira militer yang andal dalam urusan logistik dan administrasi teritorial di luar Jawa) kemudian ditugaskan sebagai penyidik. Mereka memperoleh instruksi untuk menyelidiki kasus ini (Banka dalam De Sumatra Post, 23 Desember 1905 lembar ke-2.). Setelah penyelidikan dilakukan, Residen Bangka H. Van der Wolk dipensiunkan (Vicieus toestand op Banka), sementara sekretarisnya AE Immink dipindahkan ke Batavia.

Timah Bangka telah menjadi tambang Emas: di Tahun 1926, sumber BTW memperkirakan Bangka mendatangkan keuntungan kasar f 400 juta dalam sembilan puluh tahun pertama (1820-1910) dan f 350 juta dalam lima belas tahun berikutnya (1911-25) (Heidhues, 1992:128-129).

Kebanyakan pejabat kolonial Belanda yang bekerja di pulau Bangka beranggapan, bahwa upaya perhatian terhadap rakyat dengan mengembangkan perdagangan, pertanian dan kerajinan rakyat akan merugikan sektor pertambangan Timah, sehingga sektor perdagangan, pertanian dan kerajinan rakyat tidak perlu diperhatikan dan dikembangkan serta dianggap kurang menguntungkan.

Akibatnya, terjadi pembiaran struktural (intentional neglect) terhadap sektor ekonomi non-tambang yang dinilai kurang menguntungkan secara instan bagi kas negara.


*Keterangan gambar:
Een Banka-Schandaal, laporan commies ten residentiekantore te Muntok tentang Residen Banka H. Van der Wolk. Sumber Het Koloniaal Weekblad No. 32, lembar 3,tanggal 19 September 1905.

*) Sejarawan dan Budayawan Penerima Anugerah Kebudayaan Indonesia.

See also  30 Juli 1965, Terbakarnya Kapal KM BT-32 dan Gugurnya Bupati Bangka Mayor Syafrie Rachman.

Related Images:

Comments

comments