5 Oktober 1946, Komisi Jenderal (Commissie-Generaal), Kembali ke Batavia Setelah Pemandangan Umum Pada Konferensi Pangkalpinang
Oleh Dato’ Akhmad Elvian, DPMP, CECH, CIRBC*)
Menurut D.J, Van Wijnen dalam buku Werkelijkheidszin Der Minderheden, diterbitkan tahun 1946 oleh Regeerings Voorlichtings Dienst pada Bijlage III halaman 115, DE VERTEGENWOORDIGING VAN DE REGEERINC EN DE DEPARTEMENTEN, dinyatakan: “Tijdens de algemeene beschouwingen ter conferentie waren fe Pangkalpinang aanwezig de leden van de Commissie-Gencraal Prof. Ir. W. Schermerhorn, F. de Boer en M. J. M. Van Poll, vergezeld van den secretaris-generaal en de adviseurs der Commissie dc heeren Dr. P. Sanders, Dr. C. C. J. Maassen en Mr. I. Samkalden. Op Zaterdag 5 October keerde de Commissie-Generaal weer naar Batavia terug in verband met de aan te vangen besprekingen met Lord Killearn en Soetan Sjahrir”.
Maksudnya: “Selama pemandangan umum pada konferensi di Pangkalpinang, hadir para anggota Komisi Jenderal (Commissie-Generaal) Prof. Ir. W. Schermerhorn, F. de Boer, dan M. J. M. van Poll, didampingi oleh Sekretaris Jenderal dan para penasihat Komisi, yaitu Dr. P. Sanders, Dr. C. C. J. Maassen, dan Mr. I. Samkalden. Pada hari Sabtu, 5 Oktober 1946, Komisi Jenderal kembali ke Batavia sehubungan dengan dimulainya pembicaraan dengan Lord Killearn dan Sutan Sjahrir.”
Commissie-Generaal voor Nederlands-Indië (Komisi Jenderal untuk Hindia Belanda) bertindak sebagai badan negosiasi resmi perwakilan pemerintah Kerajaan Belanda. Komisi ini dibentuk oleh pemerintah Belanda pada September 1946 dan dipimpin oleh mantan Perdana Menteri Belanda, Prof. Ir. Willem Schermerhorn.
Pembentukan badan negoisasi bertujuan untuk menghadapi dinamika politik terutama dalam diplomasi politik untuk mengatasi konflik Indonesia-Belanda setelah Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia.
Kehadiran Komisi Jenderal di Kota Pangkalpinang khususnya pada Konferensi Pangkalpinang memiliki peran strategis dan politis yang sangat penting dalam dinamika sejarah dekolonisasi Indonesia dengan tugas mengawasi jalannya sidang dan memastikan perumusan pendapat dari golongan minoritas (Indo-Eropa, Tionghoa, Arab, dan India) sejalan dengan misi Pemerintah Belanda untuk membentuk Negara Indonesia Serikat (NIS), selanjutnya komisi bertugas menghimpun masukan masukan politik terutama aspirasi kelompok minoritas sebagai bahan penyusunan sistem ketatanegaraan baru yang akan mereka bawa ke meja perundingan berhadapan dengan pihak delegasi Republik Indonesia.
Komisi hadir di Konferensi Pangkalpinang untuk mendapatkan legitimasi dunia internasional dan dari pihak Republik Indonesia, bahwa konsep negara federal didukung secara riil dan nyata oleh berbagai elemen masyarakat, termasuk oleh golongan minoritas yang disebut dengan Werkelijkheidszin Der Minderheden, berarti “Rasa Realitas dari Kelompok Minoritas” atau “Kesadaran Nyata Golongan Minoritas”, bukan sekadar kemauan sepihak dari NICA atau Belanda.
Commissie-Generaal tidak mengikuti Konferensi Pangkalpinang hingga selesai pada tanggal 12 Oktober, sebab pada hari Sabtu, 5 Oktober 1946, mereka terpaksa meninggalkan Pangkalpinang dan terbang kembali ke Batavia (Jakarta). Kepulangan mendadak ini dikarenakan mereka memikul tugas yang jauh lebih mendesak yaitu memulai perundingan diplomatik resmi dengan pihak Republik Indonesia yang diwakili oleh Perdana Menteri Sutan Sjahrir, yang ditengahi oleh diplomat Inggris terkemuka, Lord Killearn.
Walaupun singkat kehadiran komisi ini pada Konferensi Pangkalpinang, berhasil memperoleh aspirasi dan hasil persetujuan dari golongan minoritas yang cenderung menyetujui konsep negara federal bentukan Belanda. Bahan ini kemudian dijadikan dasar politik oleh pihak Belanda saat berhadapan dengan delegasi Indonesia yang dipimpin Perdana Menteri Sutan Sjahrir.
Rangkaian perundingan yang berlangsung di Batavia setelah Konferensi Pangkalpinang pada akhirnya menghasilkan kesepakatan gencatan senjata dan merintis jalan menuju Perundingan Linggajati pada bulan November 1946.
*keterangan gambar:
Pemandangan umum pada konferensi di Pangkalpinang, hadir duduk didepan Commissie-Generaal Prof. Ir. W. Schermerhorn, F. de Boer, dan M. J. M. van Poll, didampingi oleh Sekretaris Jenderal dan para penasihat Komisi, yaitu Dr. P. Sanders, Dr. C. C. J. Maassen, dan Mr. I. Samkalden, Sumber Foto ANRI.
*) Sejarawan dan Budayawan Penerima Anugerah Kebudayaan Indonesia
