4 Juni 1949, Dalam Harian De Vrije Pers, Sjahrir Membantah Pernyataannya Tentang Politik Dualistik Pemimpin Di Bangka.

Oleh Dato’ Akhmad Elvian *)

Kepemimpinan Republik Indonesia diasingkan di Bangka (seperti Soekarno dan Mohammad Hatta) terjebak dalam politik “dua kaki” atau “dualistik” antara berunding dan berperang. Dia menegaskan diplomasi dan perjuangan bersenjata adalah strategi tunggal yang saling melengkapi, bukan bentuk kepalsuan sikap.

Tugas Pemimpin Republik Indonesia yang diasingkan di Pulau Bangka semakin berat setelah penandatanganan Kesepakatan Rum-Royen 7 Mei 1949 Selain membina komunikasi dengan pemerintah Belanda untuk merealisasikan kesepakatan Rum-Royen dan Komisi Perserikatan Bangsa-Bangsa Untuk Indonesia (UNCI), Kelompok Bangka (Trace Bangka) kini harus berhadapan dengan 4 kelompok yang harus diberi pengertian agar bersama-sama menerima dan melaksanakan hasil kesepakatan Rum-Royen. Kelompok tersebut yakni pemimpin federal yang bergabung dalam BFO, Pemerintah Darurat di Sumatra, Tentara Nasional Indonesia (TNI) dan oposisi pemerintah Republik Indonesia.

Protes dari kalangan oposisi dikomandoi oleh Sutan Sjahrir tentang prakarsa perundingan Indonesia Belanda oleh kelompok Bangka didasari pengalaman sejarah, bahwa pihak Indonesia selalu dirugikan dan Belanda selalu mengingkari perjanjian bersama yang telah disepakati, walaupun sesungguhnya Belanda sangat diuntungkan dari perjanjian tersebut. Misalnya pemerintah Belanda melakukan Agresi Militer Pertama dalam bulan Juli Tahun 1947 dengan mengingkari perjanjian Linggarjati dan kemudian melakukan Agresi militer Kedua dengan mengkhianati perjanjian Renville. Belanda melalui agresi Militer Kedua yang disebutnya sebagai“aksi polisionil” tidak hanya tidak mengakui dan terikat lagi dengan perjanjian Renville akan tetapi menyatakan, bahwa Republik Indonesia sudah lenyap dari muka bumi.

Kelompok oposisi tidak menyetujui perundingan yang dilakukan oleh kelompok Bangka karena mengatasnamakan Republik Indonesia dan mengabaikan keberadaan PDRI sebagai penerima mandat kekuasaan dan Kelompok Bangka, dianggap gegabah menolak tawaran Pemerintah Belanda untuk mempercepat penyerahan kedaulatan Indonesia melalui Pemerintah Federal Sementara. Sjahrir sebagai pemimpin oposisi menilai, bahwa kelompok Bangka hanya mementingkan kepentingan sendiri yaitu mengembalikan pemerintahan ke Yogyakarta. Sjahrir tidak keberatan Yogyakarta tetap di bawah kekuasaan Pemerintah Belanda, jika sebagai gantinya Pemerintah Belanda mau memberikan jaminan untuk mencari penyelesaian menyeluruh dalam mengatasi konflik Indonesia-Belanda.

Dalam wawancara dengan Koran Sin Po, Sutan Syahril membantah pemberitaan yang menyebut dirinya tidak setuju dengan kebijakan Sukarno-Hatta dan menyebabkan kegemparan di kalangan politik dan diplomatik, khususnya di kalangan Republik. Syahrir mengaku tidak pernah ada wawancara, hanya percakapan biasa dan memunculkan kesimpulan yang salah. Mengingat adanya desas-desus bahwa Partai Sosialis Indonesia akan kehilangan suara dalam kesepakatan Van Royen Roem, Sjahrir mengajukan beberapa kemungkinan, mengingat PSI abstain dalam pembahasan Kesepakatan Renville. Sjahrir menyatakan bahwa dalam dunia politik sudut pandang pribadi bisa sangat berbeda dari sudut pandang sebuah partai.